 |
| KETAT penyaringan alokasi anggaran diperketat. Foto Humas |
Pemerintah Kabupaten Cilacap akan menerapkan penyaringan dan pengalokasian yang jauh lebih ketat terhadap dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini diambil guna memfokuskan penggunaan anggaran pada perbaikan sarana dan prasarana fisik kedinasan, serta pembenahan fasilitas layanan publik yang kondisinya dinilai sudah sangat membutuhkan penanganan yang serius.
Dalam pertemuan tersebut, isu reformasi birokrasi serta penegakan integritas aparatur sipil negara juga menjadi bahasan utama yang mendapat perhatian khusus. Ammy meminta agar evaluasi kinerja seluruh jajaran dilakukan secara obyektif dan transparan, demi memastikan pelayanan publik berjalan akuntabel, bersih, serta bebas dari segala bentuk praktik korupsi.
Keputusan strategis ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) para pejabat pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Cilacap Utara, pada Senin (25/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Annisa Fabriana, didampingi para Asisten Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari unit pelayanan kesehatan, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dan seluruh jajaran struktural maupun fungsional yang bertugas di Kecamatan Cilacap Utara.
“Selanjutnya, Pemkab Cilacap akan mengutamakan pembangunan fisik guna menjaga marwah dan kenyamanan pelayanan daerah. Anggaran untuk hibah akan dikurangi dan diseleksi dengan ketat, mengingat sarana infrastruktur pendukung pelayanan publik saat ini memerlukan perbaikan yang mendesak dan membutuhkan biaya besar,” tegas Ammy.
 |
| SERIUS peserta rapat tampak serius mengikuti kegiatan. Foto Humas |
Terkait rencana kebijakan pemerintah pusat yang akan dikenakan sanksi pelanggaran pelanggaran pengelolaan persampahan mulai bulan Agustus mendatang, Ammy pemberitahuan kepada Camat untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap guna persiapan teknis.
“Termasuk di dalamnya penataan estetika dan penertiban pedagang kecil serta UMKM yang berada di lingkungan depan kantor kecamatan, agar kebersihan, perkantoran, dan keindahan kota tetap terjaga dengan baik,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Cilacap, Annisa Fabriana, menjelaskan rincian struktur keuangan daerah. Postur APBD Cilacap Tahun 2026 yang mencapai Rp 3,8 triliun ternyata masih sangat didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.
“Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap alokasi dana pusat, sehingga ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas. Jika saja ada sedikit pengurangan dari pusat, kita akan langsung kesulitan dan kelimpungan dalam menutup kebutuhan anggaran,” jelas Annisa.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk memfokuskan rencana anggaran tahun 2027 mendatang secara penuh pada pembenahan sarana prasarana fisik. Di saat yang sama, prosedur pemberian dana hibah akan diperketat kembali.
“Kita juga terus berupaya meningkatkan besaran PAD dari berbagai sumber yang tidak memberatkan masyarakat, misalnya dengan mengoptimalkan berbagai peluang pendapatan dari sektor retribusi yang selama ini belum digali secara maksimal,” tambahnya.
Selain pembenahan infrastruktur, rapat koordinasi juga membahas sejumlah strategi program daerah lainnya. Pemkab Cilacap mendorong luasnya replikasi program unggulan “Ruang Bersama Indonesia” hingga tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan setelah keberhasilan peluncuran proyek percontohan nasional di wilayah Cilacap Tengah yang diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Program tersebut nantinya akan dibahas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pelibatan aktif kaum perempuan dalam Musrenbang, penyediaan unit layanan pengaduan kasus kekerasan di lingkungan posyandu, penguatan peran perempuan di sektor ekonomi produktif, hingga pembangunan taman bermain ramah anak yang dilengkapi fasilitas edukasi literasi dan numerasi.
Pewarta : Dariman. A. Md
Post A Comment:
0 comments: