Suara Semesta

Peran KIM dalam Literasi Digital di era Akselerasi Tranformasi

Suara Semesta di April 09, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

TANGKAL HOAX KIM sebagai kontributor informasi aktif yang akurat. Foto Diskominfo

Suara Semesta, Kabupaten Majalengka

Peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sangat strategis sebagai mitra Pemerintah dalam menyebarluaskan program kepada masyarakat.

Selain itu KIM harus menjaga kredibilitas dan akurasi informasi yang tersebar terutama dalam rangka menangkal hoaks, malinformasi dan misinformasi yang tersebar di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Plh. Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, Bayu Rakhmana saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) bertempat di Politeknik Mardira Panyingkiran Majalengka, Selasa (7/4/2026).

Ia mendorong agar KIM tetap menjadi salah satu kontributor yang aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat.

“Tidak kalah pentingnya adalah sebagai jembatan informasi antara pemerintah daerah ke masyakarat dan sebaliknya,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung mengatakan melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan media sosial dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

TERSEBAR Kabid IKP, Hj. Kusmiati bersama dalam acara KIM. Foto Diskominfo

“Problem kita sebagian besar terkait komunikasi. Karena itu saya mengambil solusi bahwa komunikasi menjadi sangat penting, salah satunya dengan memanfaatkan KIM dan teknologi digital sebagai instrumen komunikasi dengan masyarakat di daerah,” ujarnya.

KIM mempunyai posisi strategis dalam menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat di wilayah secara langsung.

Di sisi lain, wakil rakyat juga dapat menyampaikan kebijakan dan program secara cepat serta memperoleh umpan balik secara langsung.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Majalengka yang diwakili Kabid IKP, Hj. Kusmiati menambahkan saat ini KIM yang ada di Kabupaten Majalengka sudah tersebar di beberapa kecamatan.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kabupaten Majalengka mempunyai bidang komunitas masing - masing, ada budayawan, konten kreator, seniman, pelaku usaha, pencita lingkungan dan lainya.

Dinas Kominfo terus bersinergis dan berkolaborasi dengan KIM dalam menyampaikan program pemerintah serta literasi digital.

Kegiatan Bimtek yang di ikuti KIM se Ciayumajakuning dengan peserta 200 orang menghadirkan narasumber Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd, M.M , Dadan Hendaya, S.S, M.M, Komisioner KPID Jawa Barat, Billy Mohammad Sabirin, Dosen dan Deni Sonjaya, S.Tex ketua KIM Jabar.

Editor : Koharrudin

Sumber : Diskominfo Majalengka

Paradoks dan Reposisi Pelestarian Pencak Silat

Suara Semesta di April 09, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

Inzet : Para pesilat sedang unjuk kebolehan.

Transformasi dan modernisasi pencak silat merupakan suatu keniscayaan untuk memastikan bahwa warisan budaya tersebut tetap eksis, relevan dan adaptif di era kekinian.

Premis itu merefleksikan ekspektasi dan harapan dengan Merujuk pada pencapaian prestasi bela diri lainnya, seperti karate, wushu dan taekwondo yang telah bertransformasi menjadi olahraga prestasi modern, dipertandingkan secara kompetitif di tingkat internasional, berhasil menembus ajang prestisius Olimpiade dan mengglobal menjadi industri budaya serta industri kreatif.

Proses sistematisasi dan standarisasi mampu mengubah karate yang tradisional, tertutup, rahasia dan eksklusif, menjadi salah satu industri olahraga bela diri paling populer di dunia melalui upaya kompetisi global yang masif dan terstruktur, serta berkat pengaruh elemen budaya pop, terutama film dan media.

Negara (Jepang) memainkan peran krusial sebagai mesin penggerak utama atau pemberdayaan yang memfasilitasi program transformasi melalui pendekatan strategi, yaitu dengan! mengintegrasikan budaya ke dalam sistem pendidikan, termasuk menggencarkan aksi promosi dan diplomasi budaya di Mancanegara secara signifikan.

Ironi minimnya apresiasi finansial adalah paradoks nyata dalam upaya pelestarian pencak silat yang merupakan refleksi kritis dan dilematis atas kondisi yang dihadapi saat ini. Status prestisius sebagai pemegang mandat pengakuan internasional tersebut hanya sebatas menciptakan atau terjebak pada arus euforia seremonial semata, karena kenyataan dalam implementasinya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

Namun demikian, tanpa dukungan dana ataupun dengan dana terbatas, semangat fanatisme dan militansi kalangan komunitas maupun perguruan merupakan bukti nyata tetap eksis dan konsisten dalam melaksanakan giat pelestarian pencak silat. Memang berbeda secara fundamental, pemerintah Jepang mengutarakan dananya secara maksimal, karena alasan strategi untuk investasi masa depan, yaitu dengan memainkan peran krusial sebagai inisiator utama dalam proses asimilasi, standarisasi dan modernisasi karate.

Fakta lain, bahwa keunggulan komparatif pencak silat bernilai tinggi dibandingkan bela diri lainnya, terutama karena dibongkar dari kekayaan aliran, kekayaan jurus dan nilai nilai budaya warisan leluhur yang sangat unik dan eksotis. Namun, tidak serta merta berpeluang strategis dan mengglobal, disisi lain keunggulan itu memiliki dimensi dilematis, karena keragaman memang menjadi masalah utama sekaligus “hambatan” atau tantangan budaya ketika menghadapi arus globalisasi yang menuntut agar pencak silat tetap relevan dan adaptif di kancah internasional. Dilema itu mengemuka seolah menjadi friksi dan disparitas dalam konteks tata kelola antara upaya standarisasi melalui pengembangan pencak silat olahraga prestasi yang bersifat kompetitif dengan pencak silat tradisi yang fokus pada pelestarian program.

Alasan strategi mengutamakan nomor tanding dan TGR (Tunggal, Ganda, Regu) tidak boleh mengabaikan nomor festival (seni/tradisi) karena sangat krusial untuk menjaga akar budaya, keunikan dan wajah kuno di mata dunia di tengah pesatnya perkembangan prestasi pencak silat yang telah mengalami modifikasi untuk kebutuhan kompetisi. Perlunya program keseimbangan dan kesetaraan, dimana keduanya harus dipandang secara paralel, tidak saling mempertentangkan, tetapi saling melengkapi dalam kesatuan yang utuh. Pencak silat memang cenderung dikotomis dibandingkan dengan karate dan taekwondo, oleh karena itu agar tidak mereduksi atau mengikis nilai nilai luhur, penting mereposisi istilah prestasi untuk. Pergeseran paradigma yang fokus pada pencak silat olahraga menuju apresiasi terhadap tradisi atau budaya pencak silat.

Menjawab ketertinggalan, salah satu langkah strategis adalah upaya studi banding mengadopsi metodologi standarisasi dan modernisasi bela diri lain yang telah eksis atau mengglobal, namun tetap berpijak pada akar tradisi pencak silat melalui model pembakuan jurus, seperti nomor seni "kata" (karate), "poomsae" (taekwondo) dan nomor "taolu" (wushu). Dikemas dengan pendekatan sederhana, mudah, praktis, efektif dan logistik, terutama untuk tujuan pendidikan dan pemasalan atau pemasyarakatan pencak silat, bukan untuk kebutuhan kompetisi atau lomba seperti kategori TGR. Pun untuk memperkuat muatan program pencak silat lokal (mulok) di sekolah dalam konteks penyusunan kurikulum yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan pewarisan nilai nilai budaya. Nusantara.

Mewujudkan pencak silat yang modern dan strategis, perlunya reposisi peran negara tidak hanya sekedar fasilitator, tetapi sebagai inisiator, pencetus ide atau penggerak utama regulasi yang merancang kebijakan, termasuk perubahan paradigma agar dapat mewakili keadilan atau lebih mengutamakan pelestarian pencak silat berbasis tradisi, pasca diakui UNESCO (2019).

Komitmen negara hadir dengan memposisikan pencak silat sebagai ikon atau identitas budaya nasional melalui serangkaian kebijakan strategis yang komprehensif, mencakup penguatan kelembagaan (payung hukum), optimalisasi pendanaan, peningkatan sarana prasana serta program terstruktur.

Reposisi pelestarian pencak silat, menegaskan Indonesia sebagai episentrun kebudayaan dunia dan kiblatnya pencak silat. Semoga bukan narasi simbolik atau sekedar oksimoron.

Penulis : Wahdat MY

Pegiat Pencak Silat

Pemkab Majalengka

Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pemkab Majalengka dapat Rp. 83,6 Miliar, Perkuat PAD Daerah

Suara Semesta di April 08, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

KUNKER P#DW saat kunjungan ke Bupati. Foto Diskominfo

Suara Semesta, Kabupaten Majalengka

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Majalengka kembali menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat mencapai puluhan miliar rupiah, menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data yang dihimpun dari Pemerintah Kabupaten Majalengka mencatat, realisasi opsen PKB tahun 2025 mencapai Rp56.055.088.300, sementara opsen BBNKB menyentuh angka Rp27.626.062.600. Secara keseluruhan, total penerimaan dari kedua sektor tersebut menembus Rp83,6 miliar.

Capaian ini diungkapkan dalam momentum silaturahmi dan kunjungan kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Majalengka kepada Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, yang berlangsung di Pendopo Majalengka, Rabu (8/4/2026).

Kepala P3DW Majalengka, Ricky Budiman Faried, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

"Penerimaan opsen PKB dan BBNKB tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor serta kepatuhan wajib pajak yang semakin baik," ujarnya.

KOLABORASI antar instansi untuk memperkuat struktur fiskal. Foto Diskoinfo

Menurutnya, opsen PKB dan BBNKB memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur fiskal daerah. Selain sebagai sumber PAD, penerimaan ini juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dari sektor kepemilikan kendaraan bermotor.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka, Rachmat Gunandar, menegaskan bahwa optimalisasi sektor pajak kendaraan akan terus menjadi prioritas dalam strategi peningkatan pendapatan daerah ke depan.

"Kami terus mendorong inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas sistem pemungutan pajak, agar potensi opsen PKB dan BBNKB dapat tergali secara maksimal," kata Rachmat.

Sementara itu, Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, mengapresiasi capaian tersebut dan menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja serta memperkuat kolaborasi antarinstansi.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan PAD melalui sektor pajak daerah harus diiringi dengan pelayanan publik yang semakin baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka optimistis sektor pajak kendaraan bermotor akan terus menjadi tulang punggung pendapatan daerah, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Editor : Koharrudin

Sumber : Diskominfo Majalengka

Pemkab Majalengka

Disperdagin Majalengka Tata Pasar Kadipaten, Optimalkan PAD Daerah

Suara Semesta di April 08, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

PENATAAN pasar kadipaten sebagai salah satu PAD. Foto Diskominfo
Suara Semesta, Kabupaten Majalengka

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) terus mengoptimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar milik pemerintah daerah. Salah satu fokus utama dilakukan di Pasar Kadipaten yang menjadi penyumbang signifikan terhadap PAD.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka melalui Kepala Bidang Pasar, Taufikurrohman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah pembinaan serta penataan kondisi pasar guna meningkatkan kontribusi pendapatan.

“Penataan dan pembinaan terus kami lakukan agar pengelolaan pasar lebih optimal, sekaligus mendorong peningkatan PAD dari sektor retribusi pasar,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Berdasarkan data Disperdagin, jumlah kios di Pasar Kadipaten mencapai 1.449 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 978 kios tercatat aktif, sementara 471 kios tidak aktif. Dari kios yang tidak aktif itu, sebanyak 451 unit masih dalam kondisi layak, sedangkan 20 unit lainnya dalam kondisi tidak layak.

ASET Pasar Kadipaten sebagai salah satu aset. Foto Diskominfo

Seiring dengan hal tersebut, Disperdagin mengimbau para pemilik kios yang saat ini tidak aktif agar segera memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan PAD sekaligus menjaga keberlangsungan pengelolaan pasar.

Dari sisi pendapatan, Pasar Kadipaten menunjukkan capaian yang cukup baik pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp765.682.000 dari target Rp850.975.000 atau mencapai 89,98 persen.

Sementara itu, pada tahun 2026, target PAD dari Pasar Kadipaten ditetapkan sebesar Rp818.100.000. Hingga Triwulan I, realisasi pendapatan telah mencapai Rp176.786.000.

Disperdagin berharap dengan penataan yang terus dilakukan serta meningkatnya kesadaran para pemilik kios, target PAD tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

" Para pedagang diminta kembali membuka kiosnya serta menjaga kebersihan dan ketertiban area usahanya dan memastikan kewajiban retribusi tetap berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Taufikurrohman menegaskan bahwa apabila hingga batas waktu yang ditentukan kios masih tidak beroperasi tanpa alasan yang jelas, maka Pemerintah Daerah akan mengambil alih.

Editor : Koharrudin

Sumber : Diskominfo Majalengka

Pemkab Majalengka

Bupati Majalengka Pastikan Keberangkatan Jemaah Haji 2026 dan Berikan Fasilitas Lengkap

Suara Semesta di April 06, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

MANASIK Bupati Majalengka hadiri bimbingan manasik haji. Foto Diskominfo
Suara Semesta, Kabupaten Majalengka

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menghadiri kegiatan bimbingan manasik haji tahun 2026 yang dihadiri Menteri Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf di Pondok Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, pada Senin (6/4/2026). Dalam arahannya, Bupati memberikan kepastian serta memaparkan berbagai peningkatan fasilitas bagi para calon jemaah haji asal Kabupaten Majalengka.

Kepastian Keberangkatan di Tengah Situasi Global.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait situasi global dan dampak peperangan yang sempat memunculkan isu pembatalan, Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa jemaah haji tahun 2026 dipastikan tetap berangkat.

Kehadiran perwakilan kementerian dalam acara ini memperkuat jaminan bahwa seluruh tahapan akan berjalan sesuai rencana.

"Alhamdulillah, keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini sudah dipastikan aman. Meskipun ada dinamika global, pemerintah terus berupaya maksimal agar bapak dan ibu bisa menunaikan ibadah dengan tenang," ujar Eman Suherman di hadapan para peserta manasik.

Peningkatan Kuota dan Fasilitas Jemaah.

Pemerintah Kabupaten Majalengka mencatat adanya tren positif pada jumlah kuota jemaah tahun ini, yakni meningkat menjadi 730 orang dari sebelumnya yang hanya 525 orang. Meski belum kembali sepenuhnya ke angka normal (1.120 orang), peningkatan ini menjadi kabar baik bagi daftar tunggu jemaah di Majalengka.

Terkait pelayanan, Bupati merinci tiga komponen fasilitas utama yang diberikan secara cuma-cuma kepada jemaah:

• Transportasi Penuh: Biaya perjalanan dari rumah menuju embarkasi hingga kepulangan dari debarkasi kembali ke rumah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

• Konsumsi Perjalanan: Jemaah mendapatkan jaminan makanan dan minuman selama proses keberangkatan dan kepulangan.

• Identitas Khusus: Setiap jemaah diberikan atribut tambahan berupa syal dan rompi identitas untuk mempermudah koordinasi kelompok dan mencegah jemaah terpisah dari rombongan.

ARAHAN saat memberikan arahan pada sambutan acara manasik haji. Foto Diskominfo

Penyesuaian Jadwal Keberangkatan.

Eman Suherman juga menginformasikan adanya penyesuaian teknis jadwal keberangkatan. Berbeda dengan ketetapan pemerintah pusat yang jatuh pada hari Jumat, untuk wilayah Majalengka, keberangkatan direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin.

Menutup sambutannya, Bupati Eman Suherman berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama masa persiapan hingga pelaksanaan ibadah di tanah suci nanti.

Rincian Jadwal Keberangkatan (Rencana Perjalanan Haji).

Berdasarkan dokumen Rencana Perjalanan Haji Kabupaten Majalengka Tahun 1447 H/2026 M, pemberangkatan akan dibagi ke dalam empat kelompok terbang (Kloter) dengan jadwal sebagai berikut:

• Kloter 06-KJT (441 Jemaah): Berangkat dari Majalengka pada Sabtu, 25 April 2026 pukul 10.30 WIB.

• Kloter 23-KJT (163 Jemaah): Berangkat dari Majalengka pada Jumat, 8 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

• Kloter 29-KJT (52 Jemaah): Berangkat dari Majalengka pada Rabu, 13 Mei 2026 pukul 13.30 WIB.

• Kloter 39-KJT (75 Jemaah): Berangkat dari Majalengka pada Senin, 18 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.

•

Seluruh kloter tersebut akan dijadwalkan tiba kembali di tanah air melalui BIJB Kertajati mulai tanggal 5 Juni hingga 29 Juni 2026.

"Kami berharap seluruh jemaah dapat mengikuti manasik ini dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan ibadah di tanah suci nanti berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur," pungkas Bupati Eman Suherman.

Editor : Koharrudin

Sumber : Diskominfo Majalengka