Suara Semesta

Kemendagri Undang Sekda dan TAPD se-Indonesia, Bahas Pelaksanaan APBD 2026 dan Penyusunan APBD 2027

Suara Semesta di Januari 31, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

DIRJEN keudanan saat acara berlangsung. Foto Humas

Suara Semesta, Ternate

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong penguatan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengoptimalkan pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting karena APBD menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027 di Hotel Sahid Bela, Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).

Fatoni menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan APBD menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belanja pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, data nasional menunjukkan bahwa kinerja APBD pada tahun 2025 masih menghadapi tantangan. Realisasi pendapatan daerah secara nasional tercatat sebesar 94,49 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 97,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 87,14 persen, juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 91,72 persen.

Dalam konteks tersebut, Fatoni menegaskan bahwa peran kepala daerah dan TAPD sangat strategis untuk memastikan APBD dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

“Peran kepala daerah, peran TAPD sangat penting karena dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Pasal 6 disebutkan bahwa pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Fatoni.

Ia menegaskan, TAPD berperan mengawali seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuannya agar APBD dapat berjalan dengan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Fatoni menyampaikan bahwa belanja pemerintah daerah terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Realisasi belanja APBD tahun 2025 yang sebesar 87,14 persen menunjukkan masih adanya ruang untuk mempercepat penyaluran belanja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan juga oleh realisasi belanja uang negara, baik itu APBN maupun belanja APBD,” ujarnya.

Menurut Fatoni, penguatan pemahaman regulasi akan membuat TAPD semakin percaya diri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan. Hal ini termasuk melalui mekanisme pergeseran anggaran dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga APBD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, rapat tersebut melibatkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara, TAPD provinsi seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Editor Koharrudin

Sumber Puspen Kemendagri

Nasional

Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah paling Terisolir di Aceh

Suara Semesta di Januari 31, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

NAKES saat bertugas di lokasi bencana. Foto Humas

Suara Semesta Jakarta

Bencana hidroklimatologi Sumatera menyisakan proses pemulihan yang cukup berat dan rumit. Hal ini terutama pada wilayah terisolir yang sulit dijangkau, mengingat infrastruktur konektivitas yang belum pulih. Lokasi bencana di desa-desa pedalaman yang membutuhkan perjalanan panjang untuk mencapainya serta menambah pelik upaya pemulihan.

Sejak dibentuk pada awal Januari 2026, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bekerja keras mengordinasikan agenda pemulihan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Hal ini, antara lain, dapat disimak dari _daily brief_ Kaposko Satgas PRR, yang merupakan bagian dari laporan kepada Kasatgas, Tito Karnavian. Dalam _daily brief_ tersebut disampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh 18 K/L pada Kamis 29/1/2026 dan Jumat 30/1/2026.

Di antara berbagai kegiatan yang diberitakan, diketahui bahwa Kementerian Kesehatan mengerahkan 513 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) khusus untuk menjangkau daerah terisolir di wilayah bencana. Mereka adalah Nakes dan Named yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) angkatan ke-3. Mereka diterjunkan untuk menyediakan bantuan layanan kesehatan di daerah yang sulit terjangkau, pos pengungsian, puskesmas dan rumah sakit di sembilan kabupaten/kota di Aceh.

Dalam _daily brief_ kepada Kasatgas, secara rinci dilaporkan kegiatan para nakes dan bernama. Mereka antara lain juga membantu pembangunan modul puskesmas untuk menggantikan sementara gedung Puskesmas Lokop (Aceh Timur) yang hancur dan Puskesmas Jambur Lak Lak (Aceh Tenggara) yang rusak berat.

Selain itu mereka juga melakukan pengerjaan instalasi 20 unit sumur bor di berbagai puskesmas, yaitu di Aceh Tamiang (1 unit), Aceh Timur (4 unit), Bireun (2 unit), Aceh Utara (8 unit), Langsa (2 unit), Pidie Jaya (1 unit), Tapanuli Tengah (3 unit). Perbaikan ambulans yang rusak akibat bencana juga terjadi dalam penanganan mereka. Menurut laporan dalam _daily brief,_ sebanyak 16 unit ambulans di Aceh dan delapan unit di Sumut sedang dalam perbaikan.

Selain itu, untuk meningkatkan pengadaan alat dan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, Menteri Kesehatan pada tanggal 26 Januari 2026 telah mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan pemanfaatan sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2025 untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan terbitnya Kepmenkes nomor HK.01.07/MENKES/52/2026 itu, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota, dapat segera memanfaatkan sisa dana BOK 2025 untuk berbagai kebutuhan strategi pemulihan layanan kesehatan.

Safrizal, Kaposko Wilayah Satgas PRR Aceh mengatakan kebijakan ini sangat membantu pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana. "Kepmenkes ini mempercepat pemenuhan kebutuhan alat dan layanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Safrizal, yang juga adalah Dirjen Adwil Kemendagri. ###

*Media Center Posko Nasional* Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Hidroklimatologi Prop. Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Editor Koharrudin

Sumber Humas Kemenkes

Polresta Cirebon

Polresta Cirebon Resmikan Bengkel Ojol Kamtibmas, Perkuat Sinergi Polri dan Pengemudi Online

Suara Semesta di Januari 31, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

APEL resmikan bengkel ojol. Foto Humas

Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Polresta Cirebon meresmikan Bengkel Ojol Kamtibmas Polresta Cirebon, Jumat (30/1/2026). Bengkel tersebut berlokasi di Perumahan Griya Qanita No. E6, Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan Polri terhadap para pengemudi ojek online yang menjadi mitra strategis kamtibmas.

Peresmian bengkel dilakukan secara simbolis oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, SH, SIK, MH, yang mewakili Wakapolresta Cirebon AKBP Eko Munarianto, SIK Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat utama Polresta Cirebon, di antaranya Kasat Binmas Kompol Iman Retno, SIP, MM, Wakasat Lantas AKP Hadi Suryanto, S.Tr.K., SH, Kanit Regident Sat Lalu AKP Andi Noviyandi, S.AP., MH, Kasi Propam IPTU Enjay Sonjaya, SH, serta personel Polresta Cirebon dan perwakilan komunitas ojek online.

Dalam keterangannya, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, SH, SIK, MH, melalui Wakapolresta Cirebon AKBP Eko Munarianto, SIK menegaskan bahwa keberadaan Bengkel Ojol Kamtibmas bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan bagian dari strategi membangun kemitraan jangka panjang antara Polri dan masyarakat.

“Bengkel Ojol Kamtibmas ini bukan sekedar fasilitas servis kendaraan, namun simbol kehadiran negara dan wujud nyata kemitraan Polri dengan masyarakat. Ojek online adalah mitra strategis Polri yang setiap hari berada di lapangan dan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan,” tegasnya.

WAKAPOLRESTA saat memberikan bingkisan pada ojol. Foto Humas

AKBP Eko Munarianto, SIK, menjelaskan bahwa bengkel ini dihadirkan sebagai ruang multifungsi yang dapat dimanfaatkan para pengemudi ojek online, tidak hanya untuk perawatan kendaraan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan pelatihan.

“Melalui Bengkel Ojol Kamtibmas ini, kami membuka ruang komunikasi dua arah. Di dalamnya terdapat informasi, pelatihan, dan sinergi yang dibangun untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Selain itu, Polresta Cirebon ingin memastikan para pengemudi ojek online merasa dilibatkan dan dilindungi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan.

“Kami ingin para pengemudi ojek online merasa dilindungi, diperhatikan, dan dilibatkan. Ketika Polri dan masyarakat bergerak bersama, maka stabilitas kamtibmas akan terjaga secara berkelanjutan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa keamanan wilayah tidak dapat dibangun oleh Polri semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan wilayah tidak bisa hanya dibangun oleh Polri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk komunitas ojek online, sebagai bagian dari solusi menjaga Kabupaten Cirebon tetap aman dan nyaman,” tutupnya.

Melalui peresmian Bengkel Ojol Kamtibmas ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara Polri dan pengemudi ojek online sebagai mitra strategi dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Editor Koharrudin

Sumber Humas Polresta Cirebon

Polresta Cirebon

Sauyunan Jaga Lembur, Polresta Cirebon Perkuat Sinergi Ojek Pangkalan, Ojek Online dan Nelayan Kamtibmas

Suara Semesta di Januari 31, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

BERSAMA para tukang ojek saat apel. Foto Humas

Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Polresta Cirebon menggelar Apel Ojek Pangkalan, Ojek Online, dan Nelayan Kamtibmas Polresta Cirebon bertajuk “Sauyunan Jaga Lembur”, Jumat (30/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Mapolresta Cirebon, Jl. Raden Dewi Sartika No. 1, Sumber, Kabupaten Cirebon.

Apel dipimpin oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, SH, SIK, MH yang mewakili Wakapolresta Cirebon AKBP Eko Munarianto, SIK Kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan dan instansi terkait, para Pejabat Utama (PJU) Polresta Cirebon, para petugas dan personel Polresta Cirebon, juga para pengemudi ojek pangkalan, ojek online, dan perwakilan nelayan kamtibmas.

Kegiatan diawali dengan deklarasi bersama yang diikuti seluruh peserta sebagai bentuk komitmen mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Deklarasi tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen, serta penyerahan rompi dan paket sembako sebagai simbol sinergi dan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Dalam Berbagainya, Wakapolresta Cirebon AKBP Eko Munarianto, SIK menegaskan bahwa ojek pangkalan, ojek online, dan nelayan kamtibmas memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah.

“Rekan-rekan ojek pangkalan, ojek online, dan nelayan kamtibmas bukan sekedar penghidupan, tapi juga garda terdepan keamanan di Kabupaten Cirebon. Rekan-rekan adalah mata dan telinga Polri di lapangan,” tegasnya.

BERIKAN arahan untuk para peserta apel. Foto Humas

AKBP Eko Munarianto, SIK, menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah personel Polri menjadikan peran masyarakat semakin penting dalam upaya deteksi dini gangguan kamtibmas.

“Dengan keterbatasan personel Polri, keberadaan rekan-rekan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dan tersebar di setiap sudut wilayah menjadikan rekan-rekan sebagai sensor keamanan yang paling efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pengemudi ojek dan nelayan kamtibmas sering menjadi pihak pertama yang mengetahui kejadian di lapangan, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga tindak kriminal.

Sering kali rekan-rekanlah yang pertama melihat langsung kecelakaan lalu, lintas peredaran narkoba, begal, tawuran, hingga kejahatan lainnya.Informasi dari rekan-rekan sangat menentukan kecepatan dan keberhasilan penanganan Polri, selanjutnya.

Melalui apel tersebut, Wakapolresta mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu-ragu memberikan informasi dan melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas.

"Jangan pernah ragu dan jangan takut untuk melapor. Polresta Cirebon siap melindungi dan melayani. Jika merasa tidak aman, silakan merapat ke polsek atau pos polisi terdekat. Pintu kami selalu terbuka," katanya.

Dalam kesempatan itu, AKBP Eko Munarianto juga menitipkan tiga pesan penting, yakni menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, meningkatkan kepekaan terhadap potensi kejahatan, serta menjaga solidaritas dan kekompakan antar komunitas.

“Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya, peka terhadap setiap potensi kejahatan dan segera laporkan melalui layanan 110 yang bebas pulsa, serta jaga solidaritas dan jangan mudah terprovokasi isu hoaks,” pesannya.

Menutup Sambutannya, Wakapolresta menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat.

“Saya yakin, dengan semangat sauyunan dan kebersamaan, kita mampu menjaga Kabupaten Cirebon tetap aman, damai, dan kondusif. Keamanan bukan hanya tugas Polri, tapi tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, SH, SIK, MH, melalui Wakapolresta Cirebon AKBP Eko Munarianto, SIK, berharap terbangun sinergi yang semakin solid antara Polri dan ojek pangkalan, ojek online, serta nelayan kamtibmas sebagai mitra strategi dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Editor: Koharrudin

Sumber : Humas Polresta Cirebon

KAI DAOP 3 Cirebon

KAI Daop 3 Cirebon Tutup 16 Perlintasan Sebidang Sepanjang Tahun 2025, Tingkatkan Keselamatan Penumpang dan Pengguna Jalan

Suara Semesta di Januari 31, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

PETUGAS saat menutup palang pintu tanpa penjaga. Foto Humas

Suara Semesta, Kota Cirebon

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon menutup 16 perlintasan sebidang yang tidak terjaga sepanjang tahun 2025. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan KAI dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan bagi penumpang kereta api maupun pengguna jalan, sekaligus menekan risiko kecelakaan. Penutupan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 Ayat (1) yang menegaskan bahwa perlintasan sebidang tanpa izin ditutup wajib.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin menjelaskan bahwa kegiatan penutupan perlintasan sebidang selama tahun 2025 telah terlaksana 100 persen dari target sebanyak 16 titik. Seluruh perlintasan tersebut merupakan perlintasan ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar.

“Penutupan perlintasan sebidang yang tidak terjaga di wilayah Daop 3 Cirebon merupakan salah satu titik krusial dalam sistem keselamatan transportasi serta untuk mewujudkan perjalanan kereta api yang aman dan nyaman bagi penumpang serta keselamatan bagi sekitar masyarakat perlintasan. Oleh karena itu, KAI secara konsisten melakukan penataan, penutupan perlintasan berisiko, serta peningkatan pemeliharaan pada titik-titik prioritas melalui pemerintah daerah dan pemangku kepentingan,” ujar Muhib.

“Kami juga menghimbau kepada warga sekitar agar tidak melakukan perlintasan secara ilegal yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat yang melintas,” tambah Muhib.

SAAT proses penutupan palang dengan balok kayu. Foto Humas

Dari 16 perlintasan, 14 titik dilakukan penutupan secara total dan tidak ada akses lagi bagi kendaraan. Sementara 2 titik dilakukan penyempitan akses jalan untuk membatasi jenis kendaraan yang melintas. Hanya kendaraan dua yang masih bisa melintas dengan kecepatan roda rendah, sehingga pengendara bisa melihat situasi aman terlebih dahulu sebelum melintas. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Selain penutupan, KAI Daop 3 Cirebon juga melakukan upaya lanjutan berupa pemasangan speed bump (polisi tidur) sebagai bentuk aksi keselamatan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan saat melewati perlintasan sebidang.

KAI mengajak pemerintah secara bersama-sama untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai dengan kewenangannya. Pada jalur-jalur yang padat kendaraan, diharapkan dapat dibuat flyover atau underpass, sehingga tidak ada perpotongan jalur kereta api dengan jalan raya.

Melalui berbagai upaya ini, KAI berharap kesadaran pengguna di jalan meningkat dan risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan. KAI akan terus berupaya dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait masih banyaknya perlintasan sebidang ilegal yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Demi keselamatan dan keselamatan, Daop 3 Cirebon mengajak seluruh pihak untuk terlibat dengan mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan. Kesadaran dan kerja sama semua pihak sangat penting agar perjalanan kereta api dapat berlangsung aman dan lancar, tutup Muhib.

Editor: Koharrudin

Sumber : Humas KAI Daop 3 Cirebon