stop

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
PENANGANAN sampah sudah di Majalengka. Foto Prokopim

Suara Semesta, Majalengka
Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya kerja nyata untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia telah dilakukan secara konkret dari Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Bupati Majalengka, H.Eman Suherman menegaskan, sejak awal menjabat pihaknya telah lebih dulu menjalankan gerakan kebersihan secara konsisten melalui program Geber Jumat (Gerakan Bersih-Bersih Jumat).

Menurut Bupati, program Geber Jum’at bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat di tingkat desa. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari kualitas hidup.

“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan wacana. Dibutuhkan kerja nyata dan konsistensi. Alhamdulillah, jauh sebelum arahan Presiden, Majalengka sudah memulai langkah konkret melalui Geber Jum’at yang hingga kini terus berjalan,” kata Bupati, Rabu (4/2/2026).

Program bersih - bersih Geber Jumat digelar rutin di berbagai wilayah Majalengka dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. 

Ia menambahkan, gerakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Majalengka Langkung SAE, yang menempatkan lingkungan bersih dan sehat sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong kolaborasi antara perangkat daerah, kecamatan, desa, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

"Fokus kegiatan diarahkan pada pembersihan fasilitas umum, saluran air, kawasan permukiman, hingga ruang publik yang berpotensi menjadi titik penumpukan sampah," tuturnya. 

BERSIH program bersih bersih sampah. Foto Prokopim

Menurut Eman Suherman, pesan Presiden Prabowo menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, Pemkab Majalengka memilih pendekatan turun ke lapangan agar gerakan kebersihan tidak berhenti sebagai imbauan administratif.

“Masalah kebersihan tidak bisa diselesaikan hanya lewat surat edaran. Pemerintah harus hadir dan memberi contoh langsung,” katanya.

Selain menjaga kebersihan lingkungan, Geber Jumat juga dimaksudkan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama terhadap ruang hidup masyarakat.

Bupati memastikan, komitmen tersebut akan terus dijaga dan diperkuat sebagai bagian dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami ingin Majalengka menjadi daerah yang bersih, tertata, dan langkung SAE, sejalan dengan arah pembangunan nasional,” pungkasnya.

Editor : Dariman, A.Md
Sumber : Prokopim Majalengka
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
SEHAT gerak jalan sehat dalam rangka Hari Jadi. Foto Prokopim

Suara Semesta, Majalengka
Semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Jalan Santai dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-186 Kabupaten Majalengka yang digelar di Alun - alun Jatitujuh, Selasa (3/2/2026). 

Ribuan warga dari Kecamatan Jatitujuh, Kertajati, Ligung, Sumberjaya, Jatiwangi, Kadipaten, Kasokandel dan Dawuan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan Jalan Santai dengan hadiah utama sepeda motor serta puluhan hadiah menarik lainya secara resmi dilepas oleh Bupati Majalengka H. Eman Suherman, didampingi Wakil Bupati Dena Muhammad Ramdan, Sekretaris Daerah Aeron Randi, Ketua TP - PKK Kabupaten Majalengka serta jajaran perangkat daerah dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati H. Eman Suherman menyampaikan bahwa kegiatan Jalan Santai ini merupakan wujud rasa syukur atas kesehatan dan kebersamaan masyarakat Majalengka, sekaligus bentuk apresiasi terhadap peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kita bersyukur atas nikmat kesehatan dan kebersamaan. Ini juga menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun Majalengka,” ujar Bupati.

PANGGUNG kegiatan jalan sehat. Foto Prokopim

Bupati Eman juga menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi ke-186 Kabupaten Majalengka tahun ini memiliki makna historis yang istimewa. Berdasarkan kajian akademis dan bukti otentik sejarah, Hari Jadi Majalengka kini ditetapkan dan diperingati setiap 11 Februari 1840, menggantikan tanggal sebelumnya yang diperingati pada 7 Juni.

“Perubahan ini menjadi sejarah baru bagi Majalengka dan harus kita pahami bersama sebagai bentuk pelurusan sejarah daerah,” jelasnya.

Selain kegiatan olahraga, peringatan Hari Jadi ke-186 Kabupaten Majalengka juga diisi dengan kegiatan sosial berupa sunatan massal bagi keluarga kurang mampu. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Baznas serta berbagai lembaga sosial lainnya.

Bupati berharap, melalui rangkaian kegiatan Hari Jadi ini, masyarakat Majalengka semakin bangga terhadap sejarah dan identitas daerahnya, sekaligus terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Majalengka yang “Langkung Sae.”

“Semoga momentum ini mempererat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah,” pungkasnya.

Editor : Dariman, A. Md
Sumber : Prokopim Majalengka
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
PRODUKSI genteng di Majalengka. Foto Prokopim

Suara Semesta, Majalengka
Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, MM, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penggunaan atap genting pada bangunan, khususnya gedung pemerintahan dan fasilitas publik.

Hal tersebut disampaikan Bupati, H. Eman Suherman usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan arah pembangunan daerah melalui program Majalengka Langkung SAE yang menekankan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

“Penggunaan atap genting sejalan dengan semangat Majalengka Langkung SAE, di mana pembangunan tidak hanya mengejar fisik, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan perajin lokal,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, Majalengka memiliki potensi industri genting rakyat yang cukup besar dan tersebar di sejumlah kecamatan. Dengan adanya arahan Presiden tersebut, Pemkab Majalengka akan mendorong penggunaan atap genting pada pembangunan gedung pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur publik lainnya.

“Ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada produk lokal. Selain lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan karakter iklim daerah, genting juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja,” tambahnya.

Bupati Eman menegaskan, implementasi kebijakan ini akan disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan prinsip visi misi Majalengka Langkung Sae yang menjadi fondasi pembangunan Majalengka.

Melalui sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, Bupati berharap Majalengka dapat terus tumbuh sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi, kuat secara sosial, serta berkelanjutan dalam pembangunan lingkungan.

SENTRA pembuatan genteng di Majalengka. Foto Prokopim

Seperti diketahui, bahwa Kabupaten Majalengka, sejak lama dikenal memiliki dua ikon yang melekat kuat dalam ingatan masyarakat yaitu kecap Majalengka dan genteng Jatiwangi. Dari dua identitas itu, genteng Jatiwangi bukan sekadar produk bangunan, melainkan simbol warisan budaya, keterampilan turun-temurun, dan denyut ekonomi rakyat. Dengan kualitasnya dikenal kuat, tahan lama, dan menyatu dengan karakter rumah-rumah tradisional.

Mengalami masa keemasan pada tahun 1980-an sampai awal milenium, genting Jatiwangi jadi merek dagang terkenal yang memasok pasar di seluruh Indonesia, bahkan diekspor ke sejumlah negara di Asia dan Eropa. Jumlah pabrik genting Jatiwangi menjamur sampai angka 600-an jebor.

Zaman berubah. Majalengka pun berubah. Pembangunan bendungan Jatigede di perbatasan Sumedang Majalengka, Bandara internasional Kertajati, Tol Cileunyi Sumedang Dawuan yang terhubung dengan tol Cipali, menandai dimulainya era industri di kawasan tersebut. 

Sampai saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 120-an pabrik genting yang masih berusaha tetap hidup. Generasi mudanya lebih suka kerja di pabrik manufaktur besar yang bersih dan terlihat lebih keren.

Editor : Dariman, A.Md
Sumber : Prokopim Majalengka
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
DIRJEN keudanan saat acara berlangsung. Foto Humas 

Suara Semesta, 
Ternate
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong penguatan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengoptimalkan pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting karena APBD menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027 di Hotel Sahid Bela, Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).

Fatoni menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan APBD menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belanja pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, data nasional menunjukkan bahwa kinerja APBD pada tahun 2025 masih menghadapi tantangan. Realisasi pendapatan daerah secara nasional tercatat sebesar 94,49 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 97,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 87,14 persen, juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 91,72 persen.

Dalam konteks tersebut, Fatoni menegaskan bahwa peran kepala daerah dan TAPD sangat strategis untuk memastikan APBD dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

“Peran kepala daerah, peran TAPD sangat penting karena dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Pasal 6 disebutkan bahwa pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Fatoni.

Ia menegaskan, TAPD berperan mengawali seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuannya agar APBD dapat berjalan dengan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Fatoni menyampaikan bahwa belanja pemerintah daerah terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Realisasi belanja APBD tahun 2025 yang sebesar 87,14 persen menunjukkan masih adanya ruang untuk mempercepat penyaluran belanja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan juga oleh realisasi belanja uang negara, baik itu APBN maupun belanja APBD,” ujarnya.

Menurut Fatoni, penguatan pemahaman regulasi akan membuat TAPD semakin percaya diri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan. Hal ini termasuk melalui mekanisme pergeseran anggaran dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga APBD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, rapat tersebut melibatkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara, TAPD provinsi seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Editor Koharrudin 
Sumber Puspen Kemendagri
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
NAKES saat bertugas di lokasi bencana. Foto Humas 

Suara Semesta Jakarta
Bencana hidroklimatologi Sumatera menyisakan proses pemulihan yang cukup berat dan rumit. Hal ini terutama pada wilayah terisolir yang sulit dijangkau, mengingat infrastruktur konektivitas yang belum pulih. Lokasi bencana di desa-desa pedalaman yang membutuhkan perjalanan panjang untuk mencapainya serta menambah pelik upaya pemulihan.

Sejak dibentuk pada awal Januari 2026, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bekerja keras mengordinasikan agenda pemulihan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Hal ini, antara lain, dapat disimak dari _daily brief_ Kaposko Satgas PRR, yang merupakan bagian dari laporan kepada Kasatgas, Tito Karnavian. Dalam _daily brief_ tersebut disampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh 18 K/L pada Kamis 29/1/2026 dan Jumat 30/1/2026.

Di antara berbagai kegiatan yang diberitakan, diketahui bahwa Kementerian Kesehatan mengerahkan 513 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) khusus untuk menjangkau daerah terisolir di wilayah bencana. Mereka adalah Nakes dan Named yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) angkatan ke-3. Mereka diterjunkan untuk menyediakan bantuan layanan kesehatan di daerah yang sulit terjangkau, pos pengungsian, puskesmas dan rumah sakit di sembilan kabupaten/kota di Aceh.

Dalam _daily brief_ kepada Kasatgas, secara rinci dilaporkan kegiatan para nakes dan bernama. Mereka antara lain juga membantu pembangunan modul puskesmas untuk menggantikan sementara gedung Puskesmas Lokop (Aceh Timur) yang hancur dan Puskesmas Jambur Lak Lak (Aceh Tenggara) yang rusak berat.

Selain itu mereka juga melakukan pengerjaan instalasi 20 unit sumur bor di berbagai puskesmas, yaitu di Aceh Tamiang (1 unit), Aceh Timur (4 unit), Bireun (2 unit), Aceh Utara (8 unit), Langsa (2 unit), Pidie Jaya (1 unit), Tapanuli Tengah (3 unit). Perbaikan ambulans yang rusak akibat bencana juga terjadi dalam penanganan mereka. Menurut laporan dalam _daily brief,_ sebanyak 16 unit ambulans di Aceh dan delapan unit di Sumut sedang dalam perbaikan.

Selain itu, untuk meningkatkan pengadaan alat dan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, Menteri Kesehatan pada tanggal 26 Januari 2026 telah mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan pemanfaatan sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2025 untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan terbitnya Kepmenkes nomor HK.01.07/MENKES/52/2026 itu, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota, dapat segera memanfaatkan sisa dana BOK 2025 untuk berbagai kebutuhan strategi pemulihan layanan kesehatan.

Safrizal, Kaposko Wilayah Satgas PRR Aceh mengatakan kebijakan ini sangat membantu pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana. "Kepmenkes ini mempercepat pemenuhan kebutuhan alat dan layanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Safrizal, yang juga adalah Dirjen Adwil Kemendagri. ###

*Media Center Posko Nasional* Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Hidroklimatologi Prop. Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Editor Koharrudin 
Sumber Humas Kemenkes