Suara Semesta (Jakarta) - Menurut Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, terutama terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, pada Rabu, 15 Juni 2022, di Istana Negara Jakarta. Menurut Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan memiliki jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, terutama terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.
“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan rekam jejak jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung masalah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya usai pelantikan.
Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya. Ia mengaku akan menyelesaikan masalah terkait kebutuhan pokok di Tanah Air, termasuk ketersediaan minyak goreng.
“Saya kira latar belakang pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu segera menyediakan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya,” ungkap Zulkifli.
Selain Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi turut melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden Jokowi menilai pengalamannya sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi juga menilai Presiden Jokowi sebagai yang teliti dalam bekerja di lapangan seseorang diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.
“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” ucap Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Hadi menyatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air, khususnya masalah sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.
“Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya melihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait agar segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujar Hadi.
Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah Air, masalah tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Insyaallah dalam waktu dekat kita akan menyampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” ujarnya.
(Setpres BPMI)
Post A Comment:
0 comments: