Articles by "Musrenbang Pemkot Cirebon"
stop

Tampilkan postingan dengan label Musrenbang Pemkot Cirebon. Tampilkan semua postingan
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

Suara Semesta | 
Cirebon- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Mengangkat tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”, Musrenbang kali ini menekankan pentingnya pembangunan yang merata antara wilayah desa (lembur) dan kota, sejalan dengan visi “Lembur Diurus, Kota Ditata”.

Sebagai tuan rumah, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, sekaligus menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam merancang masa depan Jawa Barat.

“Forum ini bukan sekedar menyusun prioritas pembangunan. Ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat sinergi antar daerah,” ungkap Wali Kota.


Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menonjolkan empat isu strategi yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, terkait pengelolaan wilayah pesisir. Cirebon sebagai kota pesisir yang menghadapi tantangan kompleks, dari abrasi pantai hingga masalah pengendalian ruang dan ekosistem laut. 

Wali Kota menekankan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam menata kawasan pesisir secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Kedua, perlintasan sebidang kereta api. Dengan 11 titik perlintasan dan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, Cirebon menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan rel yang tinggi. Hal ini memicu kemacetan serta risiko yang tinggi. 

“Ini bukan hanya persoalan lokal. Kami memerlukan keterlibatan provinsi sebagai penghubung dengan kementerian dan pihak terkait, demi solusi jangka panjang,” jelas Wali Kota.

Ketiga, normalisasi sungai di kawasan organisasi. Seperti diketahui, banjir masih menjadi ancaman nyata bagi warga Cirebon, khususnya yang bermukim di dekat aliran sungai. Pemerintah Kota telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan berharap adanya program sinergi antara kota, provinsi, dan lembaga lain untuk mempercepat proses normalisasi secara menyeluruh.

Keempat, peningkatan infrastruktur jalan. Sebagai bagian dari pelayanan dasar, peningkatan kualitas jalan menjadi perhatian utama Pemkot Cirebon. “Kami sudah mulai melakukan perbaikan, namun mobilitas ekonomi yang semakin dinamis menuntut kualitas infrastruktur yang lebih baik. Kami berharap dukungan provinsi, baik teknis maupun penganggaran lintas wilayah,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya membangun Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih, yakni subur, makmur, tenteram, dan tertata. Menurutnya, keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah kota/kabupaten, sangat krusial dalam memperkuat konektivitas antara pusat dan daerah.

Proses penyusunan RPJMD 2025–2029, lanjut Gubernur, akan mengikuti tahapan Gerbang Pancaniti yang terdiri dari Niti Harti (memahami makna), Niti Surti (menelaah kondisi), Niti Bukti (melihat data), Niti Bakti (melaksanakan), dan Niti Sajati (memaknai secara utuh).

"Ini menjadi dasar dalam memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik semangat kolaborasi yang dibawa dalam forum ini, dan siap terlibat aktif dalam menyukseskan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif, terarah dan berkelanjutan.

(Ramadhan).
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

Suara Semesta | 
Cirebon., Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029 sekaligus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026 di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Senin (21/4/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan fase awal yang sangat penting dalam membangun pondasi menuju pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan. 


“Sejak pelantikan kami pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kami memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan,” ujarnya.

Wali Kota menegaskan bahwa RPJMD bukan sekedar dokumen administratif, melainkan langkah-langkah strategi dan fondasional dalam menentukan masa depan Kota Cirebon. RPJMD 2025–2029 ini merupakan turunan dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024. 

“Dokumen ini akan menjadi peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh, yang kemudian dijabarkan secara lebih operasional melalui RKPD tahunan, dimulai dari RKPD Tahun 2026,” jelasnya. 


Oleh karena itu, menurutnya, Musrenbang kali ini memiliki dimensi yang sangat strategis, sebagai titik awal implementasi menuju pembangunan jangka menengah. Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan visi pembangunan lima tahunan, yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029”, atau disingkat menjadi “Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan.” Visi ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kebijakan yang akan dijalankan selama masa pemerintahan.

Makna “Setara Berkelanjutan”, jelas Wali Kota, adalah menjamin kesetaraan akses, partisipasi, dan hasil pembangunan bagi seluruh warga, tanpa kecuali, dengan pendekatan berkelanjutan sepanjang waktu dan lintas generasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemda telah menetapkan lima misi pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, pelestarian lingkungan hidup, hingga pemberdayaan sosial dan budaya.

Misi kelima tersebut kemudian dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja, penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan, penguatan tata kelola pemerintahan, penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas, serta pemberdayaan sosial dan pelestarian budaya lokal. Implementasi dari prioritas ini akan mulai dilaksanakan secara nyata mulai tahun 2026.

Wali Kota juga memberikan arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan dan pelaksanaan program selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Ia menekankan pentingnya penyusunan Renstra perangkat daerah yang simultan dengan RPJMD, pemanfaatan data melalui sistem Cirebon Satu Data dan e-Walidata, serta pelaksanaan program secara tematik, holistik, integratif, dan spasial.

“Forum ini harus dimaknai sebagai bentuk kesungguhan bersama. Setiap masukan dan aspirasi yang muncul hari ini akan menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka dan target, tetapi juga pada kebermaknaan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Di akhir Perayaannya, Wali Kota menekankan pentingnya keterhubungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional. 
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang saling terhubung. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus sejalan, searah, dan saling memperkuat demi kemajuan Kota Cirebon yang kita cintai bersama,” tutupnya.

(Ramadhan)